Rakyat Kalteng Geram! Karhutla Belum Tuntas, KRKT Desak Agustiar Sabran Turun Temui Massa

Borneoberdikari.com | Palangka Raya
Ketika kabut asap menjadi keresahan masyarakat, tuntutan agar pemerintah bertindak nyata kembali menggema di Kalimantan Tengah (Kalteng). Bukan sekadar meminta api dipadamkan, massa gabungan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) menuntut keseriusan pemerintah dalam melindungi rakyat, mengusut penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta memastikan pihak yang terbukti bertanggung jawab tidak luput dari hukum.
Dalam aksi di depan gerbang Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (15/10/2026), massa melontarkan kritik keras terhadap penanganan karhutla. Mereka mendesak Presiden, Menteri Kehutanan, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah turun langsung melihat kondisi masyarakat yang terdampak kabut asap.
Bagi massa, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan pernyataan dan penjelasan dari balik meja. Masyarakat membutuhkan tindakan konkret, perlindungan kesehatan, serta kepastian bahwa persoalan karhutla benar-benar ditangani hingga ke akar masalah.
“Jangan duduk-duduk berkomentar tentang dampak asap ini,” seru salah seorang peserta aksi dalam orasinya.
Seruan tersebut mencerminkan desakan agar pemerintah tidak hanya berbicara tentang penanganan karhutla, tetapi juga menunjukkan hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Rakyat Jangan Dibiarkan Menanggung Dampak Sendirian
Di tengah persoalan karhutla, massa menempatkan keselamatan masyarakat sebagai tuntutan utama. Mereka meminta pemerintah memastikan layanan kesehatan bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), menyediakan air bersih, serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat dan petani yang terdampak.
Bagi warga, dampak karhutla bukan sekadar persoalan api yang membakar lahan. Kabut asap, ancaman kesehatan, terganggunya aktivitas sehari-hari, hingga tekanan terhadap kehidupan ekonomi menjadi persoalan yang menuntut respons serius.
Karena itu, massa mendesak agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman. Pemerintah juga dituntut melakukan pemulihan lingkungan secara konkret dan memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan yang memadai.
Mereka turut menuntut transparansi anggaran penanganan karhutla. Penggunaan dana publik, menurut tuntutan massa, harus dapat diketahui dan diawasi masyarakat. Di tengah keadaan yang menyangkut keselamatan warga, keterbukaan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Pernyataan soal Bencana Nasional Picu Kekecewaan
Salah satu bagian paling keras dalam aksi tersebut muncul ketika peserta aksi, Kornelius, menyoroti pernyataan sejumlah pejabat daerah mengenai status bencana nasional.
Ia menyampaikan kekecewaan terhadap pernyataan Gubernur Kalteng dan Sekretaris Daerah yang dinilainya tidak mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap.
“Yang membuat terluka serta kecewa, pernyataan gubernur yang dipilih oleh rakyat Kalimantan Tengah. Beliau mengatakan bahwa tidak layak untuk dinyatakan sebagai bencana nasional. Yang lebih melukai adalah pernyataan daripada Ibu Sekda, yang meminta harus ada korban dulu dari rakyat Kalimantan Tengah. Ini pejabat yang tidak memiliki rasa kemanusiaan,” ujar Kornelius dalam orasinya.
Pernyataan tersebut menjadi luapan kritik terhadap cara pemerintah merespons tuntutan penetapan status bencana nasional. Bagi Kornelius, pemerintah daerah semestinya berdiri di barisan terdepan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakatnya, termasuk menyampaikan kondisi dan aspirasi warga kepada pemerintah pusat.
“Gubernur bukan menjadi budak dan babu dari pemerintah pusat, tetapi menjadi raja bagi kami di sini, membela kepentingan kami. Apa salahnya menyampaikan keinginan rakyat untuk menetapkan status bencana nasional di Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Kritik itu menempatkan satu pertanyaan penting di tengah polemik penanganan karhutla: sejauh mana pemerintah daerah memperjuangkan aspirasi masyarakat ketika warga meminta penanganan yang dinilai lebih serius?
Penetapan status bencana nasional sendiri perlu mempertimbangkan skala dampak, kapasitas penanganan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, tuntutan massa menunjukkan bahwa perdebatan mengenai status tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan penanganan yang efektif.
Desak Konsesi Diperiksa, Penegakan Hukum Jangan Tebang Pilih
Kemarahan massa juga diarahkan pada tuntutan pengusutan penyebab karhutla. Mereka meminta pemeriksaan terhadap konsesi yang terdampak kebakaran serta keterbukaan informasi mengenai perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Massa menuntut agar setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara transparan dan ditindaklanjuti melalui proses hukum. Perusahaan maupun pihak lain yang terbukti melanggar harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Tuntutan ini menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman titik api, sementara penyebab kebakaran dan kemungkinan pelanggaran di baliknya luput dari pemeriksaan.
Transparansi mengenai hasil penyelidikan, penggunaan anggaran, serta langkah pemulihan lingkungan menjadi hal yang turut disoroti massa. Mereka menginginkan penanganan yang dapat diuji publik, bukan sekadar pernyataan bahwa pemerintah telah bekerja.
Massa Tolak Perwakilan Pemprov, Minta Agustiar Hadir Langsung
Ketegangan dalam aksi semakin terlihat ketika massa menolak perwakilan Pemerintah Provinsi Kalteng yaitu Sekda Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden yang hendak menemui mereka. Massa meminta Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran yang turun langsung untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Desakan tersebut memperlihatkan bahwa massa menginginkan persoalan karhutla dibicarakan secara langsung dengan pimpinan daerah, bukan hanya melalui perwakilan pemerintah.
Mereka juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi penanganan karhutla di Kalimantan dan mempertimbangkan penetapan status bencana nasional berdasarkan kondisi faktual serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, tuntutan KRKT bukan hanya tentang status bencana atau kehadiran seorang pejabat di tengah demonstrasi. Di balik orasi keras dan kritik yang disampaikan, terdapat desakan agar pemerintah membuktikan bahwa keselamatan masyarakat merupakan prioritas.
Karhutla menuntut lebih dari sekadar pernyataan. Masyarakat membutuhkan perlindungan kesehatan, penanganan yang transparan, pemulihan lingkungan, serta penegakan hukum yang tidak pandang bulu.
Kini, tuntutan itu telah disuarakan di depan gerbang Kantor Gubernur Kalteng. Yang dinantikan masyarakat adalah jawaban melalui tindakan nyata: seberapa serius pemerintah menangani karhutla, melindungi warga, dan memastikan persoalan yang terus menjadi keresahan publik ini tidak berhenti sebagai agenda tahunan tanpa penyelesaian mendasar.
Kim




Tinggalkan Balasan