BORNEOBERDIKARI.COM | PALANGKA RAYA

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah memasuki situasi yang patut mendapat perhatian serius. Di tengah berbagai upaya penanganan yang telah dilakukan pemerintah, Kalteng justru tercatat sebagai provinsi dengan jumlah titik panas (hotspot) terbanyak di Indonesia.

Berdasarkan sistem pemantauan karhutla SiPongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam pemantauan 24 jam terakhir terdapat 16.197 hotspot yang terdeteksi di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 5.978 hotspot berada di Kalimantan Tengah. Angka itu merupakan yang tertinggi secara nasional dan setara dengan sekitar 36,9 persen dari keseluruhan hotspot yang terdeteksi di Indonesia.

Data hasil pencitraan satelit Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA tersebut diakses pada Minggu (6/9/2026) pukul 11.36 WIB.

Secara nasional, dari 16.197 hotspot yang terdeteksi, sebanyak 902 titik berada pada tingkat kepercayaan tinggi, 14.316 tingkat sedang, dan 979 tingkat rendah. Jumlah keseluruhan hotspot juga dilaporkan bertambah 1.630 titik dibandingkan periode sebelumnya.

Posisi Kalteng bahkan terpaut cukup jauh dibandingkan provinsi lain. Kalimantan Barat berada di posisi kedua dengan 2.558 hotspot, disusul Sumatera Selatan sebanyak 2.080 titik.

Sementara Papua Selatan tercatat 1.006 titik, Kalimantan Timur 758 titik, Kalimantan Selatan 664 titik, dan Jambi sebanyak 359 titik.

5.978 Hotspot, Alarm Keras bagi Kalteng

Data tersebut menjadi alarm serius bagi penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.

Terlebih, berbagai langkah telah dilakukan untuk menghadapi musim kemarau dan ancaman karhutla, mulai dari pengerahan personel di lapangan, penguatan koordinasi lintas instansi, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), hingga pelibatan relawan ASN.

Namun, ketika hampir 6.000 hotspot justru terdeteksi dan Kalteng menempati posisi tertinggi secara nasional, efektivitas strategi pencegahan dan penanganan karhutla patut menjadi bahan evaluasi.

Pertanyaannya bukan lagi sekadar berapa banyak personel yang diterjunkan atau berapa banyak program yang dijalankan, melainkan seberapa efektif langkah tersebut menekan kemunculan hotspot dan mencegah kebakaran meluas?

Pemerintah juga perlu menjelaskan kepada publik wilayah mana saja yang menjadi penyumbang terbesar dari 5.978 hotspot tersebut, berapa yang telah diverifikasi sebagai kebakaran di lapangan, serta langkah konkret apa yang sedang dilakukan terhadap daerah dengan konsentrasi hotspot tinggi.

Evaluasi penting dilakukan agar penanganan karhutla tidak hanya terlihat masif dari sisi pengerahan sumber daya, tetapi benar-benar menghasilkan dampak yang dapat diukur di lapangan.

Hotspot Bukan Berarti 5.978 Kebakaran

Meski demikian, angka 5.978 hotspot tidak dapat diartikan sebagai 5.978 kejadian kebakaran.

Hotspot merupakan titik koordinat yang berdasarkan pengamatan satelit memiliki temperatur permukaan lebih tinggi dibandingkan wilayah di sekitarnya.

Tingkat kepercayaan hotspot terbagi menjadi tiga kategori, yakni rendah pada rentang 0–29, sedang 30–79, dan tinggi 80–100. Semakin tinggi tingkat kepercayaannya, semakin besar pula kemungkinan titik tersebut berkaitan dengan kejadian kebakaran.

Karena itu, verifikasi lapangan tetap diperlukan untuk memastikan apakah suatu hotspot benar-benar merupakan kebakaran.

Namun demikian, konsentrasi hotspot dalam jumlah besar dan bergerombol pada suatu wilayah tetap menjadi indikator penting dalam pemantauan dan deteksi dini karhutla.

Dengan 5.978 hotspot atau sekitar 36,9 persen dari total nasional, status Kalteng sebagai provinsi dengan hotspot terbanyak tidak seharusnya dipandang sebagai statistik biasa.

Angka tersebut merupakan peringatan bahwa pencegahan, pengawasan, pemadaman dini hingga penegakan hukum terhadap pembakaran lahan harus semakin diperkuat.

Publik kini menunggu bukan sekadar laporan mengenai banyaknya personel dan program yang dikerahkan, tetapi hasil nyata: apakah jumlah hotspot bisa ditekan, kebakaran dapat dikendalikan, dan masyarakat dapat terlindungi dari ancaman kabut asap yang lebih parah.

 

(Tim Redaksi)